Baru, Joko Agus Setyono Jabat Kepala BPK Jatim
SIDOARJO, SONORASURABAYA.com – Joko Agus Setyono resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur yang baru menggantikan Harry Purwaka.
Prosesi pergantian pimpinan dilakukan melalui acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan yang berlangsung di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda Sidoarjo, Senin (24/02/2020).
“Saya melanjutkan apa yang sudah dicanangkan Pak Harry. Kita berkomitmen penuh terhadap perbaikan tata kelola keuangan,” kata Joko.
Ia menambahkan, bahwa BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah (Pemda), khususnya dalam hal alokasi dan penggunaan dana desa.
“BPK juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Jatim memiliki tujuh ribu lebih desa, banyak sekali. Tetapi SDM kita terbatas, tidak bisa secara maksimal sehingga jalan keluarnya dilakukan sinergi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau ada kebijakan lain dari pimpinan di Jakarta,” tegas Joko yang pernah memimpin diposisi yang sama saat bertugas di Kalimantan Barat.
Disampaikan, selain pemeriksaan kinerja dan dana desa, ia juga memberikan perhatian pada bantuan partai politik (Banpol) dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya mencegah korupsi.
Kepala BPK Jatim yang baru ini juga menyampaikan tentang tugas utama BPK mengenai laporan pemeriksaan atas keuangan. Menurutnya, laporan keuangan pemda menjadi cerminan pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat.
“Laporan keuangan yang kita periksa itu sejauh ini adalah pada kesesuaian standar dengan apa yang dibuat oleh pemda. Kalau kita menemukan sesuatu, hasil pemeriksaan ada korupsi misalnya, tentu akan kita tindaklanjuti,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa audit keuangan menjadi bagian penting. Ia mengutip pesan Presiden RI, ‘jangan sekedar send tapi juga deliver’.
“Tidak sekedar realisasi dan kemudian laporan secara administratif, tapi juga dilihat kinerjanya. Kemudian juga manfaatnya untuk menjadi satu kesatuan. Audit secara tematik misalnya, indek pembangunan manusia (IPM), kesehatan, dan infrastruktur,” kata Gubernur.
Khofifah menyampaikan, bahwa tugas BPK pada post audit harus diikuti sejak pendampingan awal. Pada saat penyampaian e-planning dan e-budgeting. “Jatim punya problem, bagaiman agar IPM kita bisa melompat, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan volume anggaran,” imbuhnya.
Ia mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
“Tindak lanjut temuan alhamdulillah, Jatim jauh diatas rata-rata nasional, 86,66. Setiap BPK ada pemeriksaan selalu ada rekomendasi dan tindak lanjut paling lama 60 hari. Biasanya saya memberikan ‘surat cinta’ pada semua yang telah diaudit dengan lampiran rekomendasi dari BPK kepada Sekda sebagai ketua tim koordinasi. Ini menjadi bagian penting, misalnya kekurangan atau kelebihan bayar atau kualitas dari volume perkerjaan. Di inspektorat juga terkonfirmasi, ” ungkap Gubernur.
Selain Gubernur Jawa Timur, acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan juga disaksikan oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar serta Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Novian Herodwijanto. Selanjutnya, Harry Purwaka tetap bertugas untuk jabatan yang sama di tempat yang baru sebagai Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan. [bud]
Baru, Joko Agus Setyono Jabat Kepala BPK Jatim [[ https://t.co/b9DFXZqcYJ ]] – #LiputanSonora #BeritaSonora #RadioSonora #SonoraNetwork #jatim #bpkri @smartfm_sby #beritajatim #MagenticNetwork #jawatimur #SonoraSuroboyo pic.twitter.com/rPnC2Vbqdj
— SONORA SURABAYA (@Fm98Sonora) February 24, 2020
